24.8 C
Mataram
Sabtu, Mei 8, 2021
Indonesia
1,709,762
Total Kasus
Updated on 08/05/2021 23:06
Beranda Opini Wajah Perempuan Indonesia Ditengah Pandemi (Sebuah Refleksi Hari Kartini)

Wajah Perempuan Indonesia Ditengah Pandemi (Sebuah Refleksi Hari Kartini)

Ditulis oleh :
Alfy Inayati
Keluarga Besar PII NTB

Peringatan hari Kartini tepat pada 21 April 2021 kali ini telah menginjak usia ke 142 tahun. Kartini pun di kenal di saentro nusantara sebagai pejuang hak-hak perempuan pada masanya, terutama hak untuk mengenyam bangku pendidikan. Salah satu karakter yang ditonjolkan adalah keingintahuanya yang sangat tinggi dan kebiasaannya membaca buku. Melalui karakter yang kuat inilah Kartini menjelaskan kepada dunia bahwa perempuan yang memiliki pengetahuan akan memberikan makna lebih bagi kehidupan.

Terlepas dari perjuangan Kartini dalam membela hak perempuan, masih ada banyak tokoh-tokoh dalam sejarah yang secara nyata menunjukkan eksitensi perempuan sebagai manusia berdaya dan bernilai sama dengan laki-laki. Sebut saja Dewi Sartika, perempuan kelahiran Bandung ini mampu menoreh jasa di dunia pendidikan, dengan membangun sekolah untuk perempuan Sunda. Kemudian ada Cut Nyak Dien, pejuang perempuan Aceh yang ditakuti pasukan belanda, Cut Nyak Dien ikut berperang melawan Belanda sejak tewasnya Teuku Cek Ibrahim Lamnga, Suaminya sendiri.

Setelah masa perjuangan tentunya sangat banyak tokoh-tokoh perempuan yang meninggalkan nilai tersendiri untuk perempuan-perempuan setelahnya. Dalam konteks ke-Indonesiaan, kontribusi tokoh-tokoh perempuan ini tidak bisa dipisahkan dari isu emansipasi perempuan, dimana adanya penuntutan hak-hak yang bagi perempuan itu sendiri.

Mengutip Prof. Sri-Edi Swasono dalam Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat, emansipasi harus ditegakkan untuk mengakhiri masa jajahan. Masa jajahan adalah masa subordinasi, diskriminasi, dan humiliasi di segala bidang kehidupan.

Hari ini, emansipasi dapat dimaknai lebih beragam. Salah satunya adalah proses pemberdayaan kekuatan diri guna aktualisasi. Dalam situasi pandemi saat ini, emansipasi dapat dimaknai sebagai pemberdayaan yang muncul dari keinginan masyarakat sendiri untuk menemukan kekuatan sehingga dapat mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat.

Pandemi Covid-19 yang sudah berjalan satu tahun ini tentu berdampak banyak pada perubahan sosial. Aktivitas manusia menjadi berbanding terbalik dari biasanya. Dalam hal ini perempuan menjadi subjek yang menerima dampak secara signifikan. Baik itu dampak sosial budaya, ekonomi, dan keluarga. Berdasarkan survei yang dirilis oleh Kompas pada 24 November 2020, ditemukan bahwa angka kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan mengalami peningkatan, terutama pada tataran keluarga dan kerabat terdekat.

Dalam hal ini, setidaknya ada 3 masalah sebagai problem utama yang dialami oleh perempuan dimasa pandemi ini, yaitu masalah keluarga, ekonomi, dan politik.

Dalam tataran keluarga, apabila sebuah keluarga mengambil konsep dimana laki-laki dituntut sebagai pencari nafkah dan menjadi kepala keluarga, sedang perempuan menjalankan pekejaan domestik atau urusan-urusan rumah tangga. Namun pandemi mengubah konsep relasi tersebut secara tidak langsung, dimana semakin banyak perempuan yang masuk ke dalam dunia kerja. Hal ini kemudian menjadikan perempuan memiliki peran ganda, pertama sebagai peran publik dimana ia harus bekerja, kedua sebagai peran domestik dimana ia tetap harus mengurus rumah tangga baik itu sebagai istri maupun sebagai ibu.

Peran ganda ini dialami perempuan sebab paradigma masyarakat kita yang masih menempatkan perempuan sebagai pemeran dalam dunia domestik. Peran ini mewajibkan perempuan pada pekerjaan-pekerjaan dapur, membersihkan rumah, sampai mengasuh anak. Padahal pembagian peran dengan cara seperti ini akan memberikan dampak fisik dan psikis pada perempuan disebabkan oleh peran ganda tersebut, ditambah lagi kondisi pandemi yang mengharuskan anggota keluarga berada dirumah. Hal ini tentunya akan memberatkan perempuan apabila tidak ada partisipasi laki-laki dalam pembagian kerja urusan domestik.

Fenomena inilah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya Kekerasan, pertikaian, dan masalah-masalah lainnya dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi korban dalam kasus-kasus KDRT ini, tentunya ini semua tidak pernah lepas dari relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, serta sumbangsih yang tinggi dari budaya patriarki.

Dari timpangnya relasi tersebut, apakah konsep relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga tersebut diatas masih dianggap relevan dalam mengadapi dinamika kehidupan yang semakin dinamis tersebut? Atau kita perlu memikirkan pola relasi yang lebih fleksibel dimana suami dan istri dapat mengambil peran yang berbeda satu sama lain?.

Seiring dengan meningkatnya akses tingkat pendidikan dan lapangan kerja, peran perempuan dalam sektor publik akan semakin dibutuhkan.

Dalam bidang politik, dengan disahkannya undang-undang yang mewajibkan bahwa struktur parlemen kita baik di tingkat daerah maupun pusat untuk minimal diwakili oleh 30% politisi perempuan. Hal ini bertujuan agar para perempuan memiliki keterwakilan di parlemen dan dapat turut andil dalam menyumbangkan pikiran dalam perumusan kebijakan-kebijakan strategis yang menyangkut hajat banyak orang, lebih khusus bagi perempuan itu sendiri.

Namun dalam realisasinya, di tingkat pusat angka 30% ini belum benar-benar tercapai, bahkan dalam tingkat daerah, tingkat partisipasi perempuan belum mencapai angka 15%.

Rendahnya angka ini disebabkan oleh beberapa hal mulai dari buruknya stigma tentang dunia politik, kurangnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam politik elektoral, dan pandangan masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan tidak cocok untuk menjadi pemimpin dan berkiprah dalam sektor publik. Stigma-stigma semacam inilah yang perlu diluruskan, bahwa keberadaan perempuan dalam kancah politik tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan perempuan secara keseluruhan. Dunia politik kita terlalu memandang perempuan secara kuantitatif melalui angka presentase tanpa melihat potensi-potensi dan kualitas perempuan itu sendiri.

Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah bagaimana cara merancang struktur ekonomi kita agar lebih bersifat inklusif bagi perempuan karier. Bidang-bidang pekerjaan pun menjadi diskrimatif terhadap perempuan, dimanaa perempuan ditempatkan dalam pekerjaan seperti kecantikan, tata busana atau industri fashion, dan industri-industri yang berbau masak memasak. Diluar bidang itu perempuan berada di tataran informal dan mendapatkan upah yang lebih kecil dibanding laki-laki.

Aspek lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah bahwa seringkali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya domestik berupa pengasuhan, penitipan, dan urusan rumah tangga lain sebagai pekerjaan yang tidak layak mendapat pengupahan karena menganggapnya pekerjaan sepele dan tidak memerlukan keahlian khusus seperti pekerjaan lain, selain hanya perlu memiliki rasa sayang dan empati yang tinggi. Dalam paradigma masyarakat umumnya sifat itu dianggap lekat dengan diri perempuan. Padahal banyak tenaga kerja imigran perempuan yang mencari nafkah dalam sektor ini dan memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh di bawah batas layak.

Problematika-probelmatika yang muncul diatas menjadi tantangan untuk kita semua dan tentunya untuk negara, agar mampu memberikan ruang nyaman yang ramah gender, lebih inklusif terhadap perempuan. Regulasi dan kebijakan-kebijakan yang mampu memastikan hak-hak pendidikan, ekonomi, dan politik perempuan bisa terjamin, tentunya tak jauh dari apa yang dicita-citakan Ibu Kita Kartini.

Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia
Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia.
(Penggalan lagu Ibu Kita Kartini – WR. Supratman)

Selamat Hari Kartini.

 30 total views,  1 views today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER PEKAN INI

Bupati Dompu Keluarkan Surat Edaran Panduan Idul Fitri 2021

DOMPU, PELITANEWS – Bupati Dompu Kader Jaelani mengeluarkan Surat Edaran (SE)  dengan Nomor 451.1.41/Kesra/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi...

Pastikan Semua Disiplin Patuhi Prokes, Gubernur NTB Kunjungi Pos Pengamanan Lebaran

MATARAM, PELITANEWS - Memastikan NTB dalam keadaan aman, tidak ada kerumunan berlebih, kemacetan dan kriminalitas, Gubernur DR Zulkieflimansyah didampingi Forkopimda mengunjungi pos pengamanan Idul...

Bupati Terbitkan Surat Edaran Larangan Mercon dan Kembang Api, Polsek Kediri Antisipasi Perang Mercon

KEDIRI, PELITANEWS - Polsek Kediri Polres Lombok Barat Polda NTB, segera mengambil langkah antisipasi tradisi maleman ke 27 Ramadhan atau perayaan perang mercon. Kapolsek Kediri...

Cipta Harkamtibmas jelang Hari raya Idul Fitri 1442 H, Polsek Khayangan himbau warga akan tindak tegas balap liar

LOMBOK UTARA, PELITANEWS - Pawas bersama anggota jaga Polsek Khayangan Polres Lotara melaksanakan Patroli Lumpia Antisipasi balap liar dan cek objek vital antisipasi 3C...
error: Content is protected !!