Mataram, pelitanews – Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd.,mendorong Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Nusa Tenggara Barat (APWI NTB), untuk terus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTB.
“Keberadaan APWI harus mampu meningkatkan kapasitas SDM ASN di NTB,”pesan Wagub saat menerima silaturahmi kepala BPSDM dan Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia Nusa Tenggara Barat(APWI NTB), Rabu (12/1/2022) di Aula Pendopo Wagub.
Sehingga ASN di NTB dapat menjalani tugasnya dengan baik dan sesuai tupoksi sebagai abdi negara dalam merangka mensukseskan program-program pemerintah.
Ummi Rohmi, sapaan Wagub juga meminta jajaran Widyaswara untuk selalu meningkatkan koordinasi dan solidaritas untuk menjaga marwah WI sebagai pendidik dan pengajar ASN.
Selain itu, wanita yang menamatkan pendidikan S3 di Universitas Negeri Jakarta, menyambut baik keberadaan APWI NTB dan siap mengukuhkan kepengurusan NTB.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi NTB, Ir. H. Lalu Hamdi, M. Si., menyampaikan bahwa petemuan dengan Wagub, melaporkan pembentukan APWI NTB masa bakti 2021-2024, awal tahun 2021 lalu dan penyampaian program kerja DPD APWI NTB.
“APWI ini merupakan transformasi Ikatan Widyaswara Indonesia (IWI),”mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB ini.
Terbentuknya APWI diharapkan lebih profesional dalam melaksanakan tugas, yang awalnya hanya Pendidikan Pelatihan dan Pelatihan (Dikjarti).
Namun dengan APWI, pihaknya akan mengembangkan menjadi pelatih (Coach) dan mendorong setiap OPD untuk melakukan analisa kebutuhan diklat yang dibutuhkan.
“Jadi APWI akan melakukan pendampingan disetiap OPD,”tambah pria yang juga pernah menjabat Karo Organisasi di Setda Provinsi NTB tersebut.
Sehingga harapanya angka kompetensi ASN dilingkup Pemprov. NTB semakin meningkat.
Disampaikannya juga bahwa BPSDM, selama tahun 2021 yang lalu telah melakukan diklat sebanyak 3.163 ASN dan CPNS.
Diklat ini bermacam-macam, ada latihan Dasar (Latsar) bahkan dominan hingga mencapai angka 70 persen. Selain itu ada diklat Sakip, pengadaan barang dan jasa, arsip paris, uji kompetensi Pol PP, Pulhut dan penyuluh pertanian.
“Termasuk pelatihanan Digital Talent Scholarship,”tambahya.
Kedepan pelatihan maupun diklat akan terus ditingkatkan, guna meningkatkan kapasitas ASN. Seperti Diklat jabatan fungsional secara online, standar pelayanan minimal, gratifikasi dan lainnya.
“Baik dengan tatap muka atau off line atau dengan hybrid secars online yang dapat menjangkau banyak peserta dan lebih efisien,” jelasnya. (ntbone)
