25 C
Mataram
Kamis, April 15, 2021
Indonesia
1,583,182
Total Kasus
Updated on 15/04/2021 00:10
Beranda Nasional SUKA, 1 dari 7 Bapaslon di Pilkada 2020 yang Tidak Memenuhi Syarat

SUKA, 1 dari 7 Bapaslon di Pilkada 2020 yang Tidak Memenuhi Syarat

JAKARTA, PELITANEWS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan ada 715 bakal pasangan calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan ditetapkan sebagai paslon pada Pilkada 2020.

Ada 7 bakal pasangan calon kepala daerah yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk menjadi peserta pada Pilkada 2020. Ke 7 bapaslon tersebut terdiri dari 1 bapaslon gubernur, dan 6 bapaslon bupati dan wakil bupati.

Keterangan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Evi Novida Ginting kepada wartawan bahwa data bersumber dari system informasi pencalonan (Silon) hingga 29 September kemarin.

“data ini bersumber dari Silon 29 September 2020 pukul 12.00 WIB.” Kata Evi.

Salah satu dari 7 Bapaslon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah Bapaslon H.Syaifurrahman Salman-Ika Rizky Veryani (SUKA).

Menurutnya pada saat mendaftar sebagai peserta Pilkada, Bapaslon H.Syaifurrahman Salman-Ika Rizky Veryani belum genap 5 tahun selesai menjalani pidana.

Sebagaimana bunyi putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, mantan narapidana dapat encalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Evi Novida Ginting menyampaikan bapaslon ini belum melewati jangka waktu 5 tahun.
“Surat keterangan bebas dari lapas dinyatakan tidak memenuhi syarat karena surat dari lapas kelas IIA Mataram menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 adalah pembebasan bersayarat, sedangkan pembebasan akhirnya pada tanggal 28 Maret 2016”ujarnya.

Evi menambahkan bahwa sampai tanggal 6 September 2020 pada masa akhir pendaftaran pasangan calon ke KPU H.Syaifurrahman Salman belum melewati jangka waktu 5 tahun. “Bahwa terhitung masa pembebasan akhir pada tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan masa pendaftaran tanggal 6 September 2020 Calon H.Syaifurrahman Salman belum melewati jangka waktu 5 tahun. Jelasnya. (kmp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER PEKAN INI

Kepala BNPB RI : Penanganan Hutan Gundul di NTB Harus Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat

MATARAM, PELITANEWS - Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Doni Monardo, penanganan bencana banjir akibat alih fungsi hutan di Provinsi NTB memerlukan...

Pemprov NTB Atur Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan Dimasa Pandemi Covid-19

MATARAM, PELITANEWS - Menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 M, di tengah pandemi Covid 19, Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan Surat...

Bupati Dompu Akan Gelar Safari Ramadhan 1442 H

DOMPU, PELITANEWS – Bupati Dompu dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu akan melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan ke semua Kecamatan di Kabupaten Dompu. Hal ini ditegaskan...

Pemda Dompu Jamin Pelayanan Publik Dibulan Ramadhan Berjalan Lancar

DOMPU, PELITANEWS - Dalam rangka menjamin pelayanan publik selama bulan ramadhan tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu mengeluarkan surat edaran, senin (12/4). Surat edaran...
error: Content is protected !!