27 C
Mataram
Sabtu, April 10, 2021
Indonesia
1,562,868
Total Kasus
Updated on 10/04/2021 22:05
Beranda NTB Kota Mataram Soroti Penegakkan HAM, KAMMI Desak Presiden Jokowi Usut Tuntas Kasus Penembakkan Anggota...

Soroti Penegakkan HAM, KAMMI Desak Presiden Jokowi Usut Tuntas Kasus Penembakkan Anggota FPI

MATARAM, PELITANEWS – Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Mataram meminta Presiden Republik Indonesia Ir. Jokowi Dodo Untuk bertanggung jawab dalam hal penegakan HAM di indonesia soal Tewasnya 6 orang anggota FPI, pada Senin (7/12) di kawasan Tol Km 50 Cikampek.

Apabila Aparat Kepolisian Yang Bertugas sebagai penegak Hukum terbukti Melakukan Kesalahan di dalam Menjalankan Tugas pokoknya didalam UU 2 tahun 2002 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, akan meningkatkan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia harus di tindak Sebagaimana Hukum Yang berlaku apabila terbukti melakukan kesalahan.

Komnas HAM harus segera mencari fakta yang kuat & tanpa intervensi pihak manapun untuk mencari titik terang dari kasus ini. Karena dari pernyataan kedua belah pihak saling bertentangan,” kata Sugianto (Kepala bidang Kebijakan Publik KAMMI Mataram, dalam rilsi medianya, Selasa (15.Desember 2020).

“Sebagaimana Didalam Klaim Kapolri, pihaknya yang diserang duluan oleh laskar FPI harus bisa membuktikan dengan data dan Fakta Yang Otentik. Tegasnya.

Apabila aparat kepolisian Terbukti melakukan Abuse Of Power didalam menjalankan tugasnya & sudah menghilangkan nyawa Anak bangsa, Ini adalah pelanggaran HAM yang sangat Besar.

Ketua Umum KAMMI Mataram, Arif Rahman juga mengatakan Presiden Republik Indonesia sebagai panglima Penegakan Hukum dan Ham Tertinggi di negeri ini harus bertanggung jawab penuh atas meninggalnya 6 anak bangsa yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) dan secepatnya menuntaskan persoalan ini sebagi bentuk komitmen terhadap perlindungan keamanan seluruh warga negara.

“Presiden harus segera mengambil langkah secara tegas untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM terhadap civil society yang sedang terjadi, jangan sampai Pak Jokowi meninggalkan Legacy yang buruk kepada publik soal Hukum dan HAM di Indonesia, terlebih lagi negara ini adalah negara Demokrasi terbesar ke-tiga di dunia dimana supremasi Hukum yang seadil-adilnya menjadi core inti dalam demokrasi” tutupnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER PEKAN INI

Reses Tahap 1 Tahun 2021, Wakil Ketua DPRD Kunjungi Desa Basis

DOMPU, PELITANEWS – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu Muhammad Amin,S.Pd melaksanakan Reses Tahap I tahun 2021 di Desa Bara Kecamatan...

Reses I Tahun 2021, Iskandar PKS Bertekad Wujudkan Harapan Masyarakat

DOMPU, PELITANEWS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Dapil I Kecamatan Dompu, Pajo, dan Hu’u dari Partai Keadilan...

Dorna Sport Inspeksi Kesiapan Gelaran MotoGP di NTB

LOMBOK TENGAH, PELITANEWS - Dorna Sports inspeksi sirkuit MotoGP Mandalika, Lombok Tengah-NTB, Rabu (7/4) Kedatangan Dorna Sports ke Lombok sekaligus untuk melihat langsung progres...

Dilantik Nahkodai MIO NTB, Feryal Mukmin : MIO Hadir Untuk Membantu Membangun NTB

MATARAM, PELITANEWS – Feryal Mukmin Pertama resmi dilantik menahkodai Media Independen Online (MIO) Wilayah Nusa Tenggara Barat, Kamis (8/4). Pelantikan yang digelar di Lombok Plaza...
error: Content is protected !!