32 C
Mataram
Rabu, April 14, 2021
Indonesia
1,577,526
Total Kasus
Updated on 14/04/2021 13:16
Beranda Opini Politik Uang Merajalela di Pilkada?

Politik Uang Merajalela di Pilkada?

Oleh:
Suherman
Mantan Komisioner KPU Dompu
Pemerhati Isu Kekinian

Pilkada telah usai, selain cerita soal netralitas ASN. Ada juga cerita soal Politik Uang.

Politik uang di Pilkada 2020 sebagai mana sering dianalogikan seperti kentut berbau namun tak berwujud. Karena tak berwujud, lalu sulit diselesaikan.

Meski Bawaslu melakukan segala daya dan upaya termasuk salah satunya dengan melakukan patroli pengawasan Politik Uang namun nampaknya tak mampu mengahalau secara signifikan lajunya.

Meski saya, beberapa teman aktivis, akademisi dan NGO setiap waktu berbusa-busa mulutnya di forum baik offline maupun online bicara soal politik uang namun nampaknya belum secara masif merubah prilaku politik masyarakat kita.

Dompu dengan jumlah pemilih relatif kecil ditambah dengan prilaku pemilih yang pragmatis didukung oleh hasrat meraih kekuasaan yang menggebu-gebu dari paslon membuat praktek jual beli suara itu terjadi.

Usai Pilkada, banyak informasi yang saya terima baik dari masyarakat maupun tim sukses paslon. Yang intinya menyatakan bahwa ketiga paslon semuanya mengeluarkan atau meberikan uang kepada pemilih.

Bedanya hanya pada nilai/nominal dan sebarannya saja. Ada yang membeli suara dengan kisaran harga 75-100 ribu, ada yang membayar dengan harga 100-150 ribu dan bahkan ada paslon yang membayar 150-300 ribu.

Ada yang menyebarkan uang pada wilayah atau daerah tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan dan analisa basis pemilih. Ada yang membeli suara hampir merata di seluruh wilayah desa/kelurahan.

Dan itu terjadi dimasa tenang hingga menjelang atau bahkan saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Khusunya pemilih mengambang, yang belum menentukan pilihan saat datang ke TPS.

Dimasa tenang, saya sempat dikirimkan hasil survey dari lembaga survey nasional (belum terkonfirmasi) terkait dengan sikap terhadap Politik Uang di Dompu.

Dari hasil survey, sikap memaklumi atau yang menganggap Politik Uang adalah sesuatu yang biasa itu relatif tinggi, sebanyak 41.8%. Sementara sebaliknya yang tidak dapat memaklumi sebanyak 37.8 %. Sisanya tidak tahu dan tidak menjawab.

Sikap diatas dikategorikan kedalam 4 kelompok. Pertama, kelompok yang tidak menerima uang sama sekali (39%). Kedua, kelompok yang menerima uang tapi belum tentu memilih calon (13.8).

Ketiga, kelompok yang menerima dan memilih calon yang memberi uang (13%). Keempat, menerima dan akan memilih calon yang memberi uang lebih banyak (9.8).

Secara awam dan sederhana, kalau saya membaca hasil survey diatas, meski yang menolak uang itu tinggi dan yang menerima rendah namun sangat berpengaruh signifikan terhadap keterpilihan Paslon.

Terlebih paslon yang membeli suara dengan harga fantastis, diatas harga pasar paslon lainnya.

Bagi saya, seberapapun jumlah pemilih yang menerima politik uang. Tetap saja itu sesuatu yang salah dan tidak dibenarkan serta akan menjadi beban kekuasaan.

KPK telah membuat kesimpulan bahwa dari semua politisi yang telah ditangkapnya baik itu anggota DPR/DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota dan wakilinya berkorelasi disebabkan karena biaya politik tinggi.

Dengan kesimpulan diatas, kita khawatir kedepan visi, misi dan program yang sudah dibuat dengan baik akan terbengkalai, tidak bisa direalisasikan karena kepala daerahnya terbebani dengan uang yang telah begitu banyak dikeluarkannya. Semoga tidak!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER PEKAN INI

Pemda Dompu Jamin Pelayanan Publik Dibulan Ramadhan Berjalan Lancar

DOMPU, PELITANEWS - Dalam rangka menjamin pelayanan publik selama bulan ramadhan tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu mengeluarkan surat edaran, senin (12/4). Surat edaran...

Pasar Ramadhan Esot Resmi Dibuka

LOMBOK TENGAH, PELITANEWS - Pasar Ramadhan Esot 2021 yang diselenggarakan oleh Remaja Masjid Nurul Yaqin Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah secara resmi...

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1442 H/2021

DOMPU, PELITANEWS - Umat Muslim mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan perdana hari ini, Selasa (13/4). Penting untuk memperhatikan jadwal imsak dan Subuh agar puasa...

Hari Jadi Dompu Ke 206, Bupati : Mari Menghargai Jasa Sesepuh Daerah

DOMPU, PELITANEWS - Bumi Nggahi Rawi Pahu berusia 206 tahun, Minggu (11/04/2021) Pemda Dompu di Lapangan Beringin, melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari...
error: Content is protected !!