27 C
Mataram
Sabtu, April 10, 2021
Indonesia
1,562,868
Total Kasus
Updated on 10/04/2021 21:05
Beranda Opini Pilkada Damai, Harapan atau Hayalan

Pilkada Damai, Harapan atau Hayalan

Oleh:
Rizky Alif Akbar

Tahun 2020 merupakan tahun yang tidak bisa dilupakan oleh lapisan masyarakat Dunia bahkan Indonesia sendiri, dikarenakan ditahun ini kita mengetahui bahwa adanya suatu virus yang bernama Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang merubah tatanan dunia di berbagai faktor baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Dan ditahun ini juga Indonesia melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak diseluruh Indonesia, yang menjadi perhatian khusus bukanlah Pilkada serentak akan tetapi adanya berbagai macam penolakan untuk ditunda dikarenakan diadakan ditengah bencana corona yang menimpa Indonesia.

Jika membicarakan Pemilihan Kepala Daerah pasti tidak jauh dari visi misi dari berbagai calon yang maju untuk memenangi konstentasi politik dan pastinya ada pendukung atau tim pemenangan dari tiap paslon dalam menyampaikan sebuah massage kepada para pemilih yang masih kebingungan menentukan pilihan kepala daerahnya agar nanti tidak salah pilih pemimpin dengan berbagai macam kriteria yang harus dilihat, jika dilihat prespektif islam bagaimana karakter/akhlak seorang pemimpin dengan berbagai macam ciri-ciri : Shiddiq (jujur); Amanah (Terpercaya); Tabligh (menyampaikan); Fathanah (cerdas). Islam juga akan meminta pertanggungjawaban bagi pemimpin negara/bangsa oleh masyarakat dan lain-lain.

Ketika kita telah melihat berbagai macam kriteria-kriteria dari berbagai macam aspek dan visi misi yang diberikan para paslon, tentunya yang perlu dilihat juga bagaimana para tim pemenangan, simpatisan. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, tim pemenangan haruslah meyakinkan masyarakat dalam memilih calonnya dan terlebih-lebih bagi pemilih pemula yang baru bisa memberikan suara dalam pemilu.

Cara kampanye bagi calon dan tim pemenangan bisa menggunakan dengan berbagai macam teknik baik itu dengan orasi politik maupun kampanye dengan menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya dengan tidak melupakan ketertiban umum dalam hal ini membuat kegaduhan dalam menyampaikan kampanye, kegaduhan dalam artian disini ialah tidak melakukan aksi Black Campaign bagi para masing-masing paslon, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, apalagi ketika seseorang melakukan Black Campaign bisa terjerat dengan UU ITE dengan berbagai macam permasalahan yang ada dalam aturan tersebut, kampanye hitam tersebut dilakukan oleh paslon bupati dan wakil bupati dan tim suksesnya.

Penulis disini memberikan sebuah sample Pemilihan Kepala Daerah di Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang dimana disana memberikan sebuah suasana baru dari masung-masing paslon baik itu secara figur maupun visi misi yang diberikan kepada masyarakat dalam memilih kepala daerahnya dan tentunya penulis juga menganalisa bagaimana perpolitikan yang ada di Dompu apakah sudah menjadi sebuah kenyataan Politik Damai yang diharapkan apalagi para calon bupati dan calon wakil bupati telah melakukan deklarasi pilkada damai dengan melakukan tandatangan kesepakatan.

Perlu ditanyakan apakah deklarasi pilkada damai tersebut sebatas hanya formalitas belaka yang diadakan KPU dan KAPOLRES bagi para calon bupati dan calon wakil bupati yang ikut konstentasi politik, dengan melihat berbagai macam peristiwa dalam dinamika politik saat ini yang sangat masif melakukan penggiringan opini dari tim pemenangan calon dan simpatisan dengan cara Black Campaign diberbagai macam platform baik itu online bahkan orasi politik didepan masyarakat secara langsung.

Hal ini mengingatkan kita lagi khsusunya penulis kepada Pemilihan Presiden 2019 lalu antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto, akan tetapi bukan hal itu menjadi point penting sapa calon presidennya melainkan para pendukung masing calon presiden yang dimana biasa kita kenal dengan nama Cebong dan Kampret dengan kompleksitas permasalahan.

Ketika melihat dinamika politik yang terjadi di Dompu, penulis mencoba memberikan teori probabilitas dari adanya kegaduhan dalam berdinamika politik yang bisa ada banyak kemungkinan terjadinya suatu Black Campaign baik dilakukan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati maupun tim pemenangan, simpatisan.

Pertama, fanatisme yang berlebihan dari tim pemenangan atau simpatisan yang menanggapi dengan serius dalam hal berpolitik, mereka menganggap lawan politik yang bersebrangan dengan mereka adalah musuh yang harus “disingkirkan” dengan melakukan berbagai macam seperti melakuka Hate Speech kepada paslon bahkan pendukung dari paslon tersebut.

Kedua, Buzzer bayaran merupakan suatu fenomen yang baru terjadi di Indonesia apalagi ketika kita tarik lagi ke belakang Pilpres 2019 banyak sekali buzzer berkeliaran dengan penggiringan opini dengan tujuan memecah belah dan memunculkan konflik horizontal antar pendukung paslon. Hal ini juga bisa dilihat secara tidak langsung dari penggiringan opini yang saling menjatuhkan antara para tim pemenangan bahkan paslon.

Konklusi dari penulis mengenai dinamika politik agar tidak terjadi perpecahan akibat politik yang dimana 5 tahun sekali diadakan yang terjadi di Dompu, NTB. Pertama, harus adanya kesadaran dari individu dalam menyikapi politik ini jangan sampai dengan pesta demokrasi ini menjadi konflik horizontal yang berkepanjangan baik itu dengan sanak keluarga dan sahabat, ketika kita fokus pada konflik horizontal ini maka permasalahan dengan kompleksitas yang tinggi tidak akan terselesaikan akibat melakukan sesuatu hal yang tidak berguna baik bagi perkembangan daerah itu sendiri.

Kedua, harus ada quality control dari masing-masing paslon atau seseorang tokoh yang mempunyai power yang kuat dalam menenangkan keadaan yang panas akibat kontestasi politik ini, agar para tim pemenangan lebih fokus pada memenangkan paslonnya daripada melakukan Black Campaign terhadap masing-masing paslon dan tim pemenangan calon lain.

Sebelumnya penulis ingin disclaimer bahwa tulisan ini dilakukan oleh penulis dikarenakan keresahan dari pribadi penulis dan mewakilkan suara masyarakat lain yang melihat pilkada tahun ini tidak berjalan damai masih banyak adanya Hate Speech antar pendukung bahkan antar calon bupati dan calon wakil bupati. Harapannya pilkada Dompu berjalan dengan damai dan tidak hanya sebatas khayalan belaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER PEKAN INI

Reses Tahap 1 Tahun 2021, Wakil Ketua DPRD Kunjungi Desa Basis

DOMPU, PELITANEWS – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu Muhammad Amin,S.Pd melaksanakan Reses Tahap I tahun 2021 di Desa Bara Kecamatan...

Reses I Tahun 2021, Iskandar PKS Bertekad Wujudkan Harapan Masyarakat

DOMPU, PELITANEWS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Dapil I Kecamatan Dompu, Pajo, dan Hu’u dari Partai Keadilan...

Dorna Sport Inspeksi Kesiapan Gelaran MotoGP di NTB

LOMBOK TENGAH, PELITANEWS - Dorna Sports inspeksi sirkuit MotoGP Mandalika, Lombok Tengah-NTB, Rabu (7/4) Kedatangan Dorna Sports ke Lombok sekaligus untuk melihat langsung progres...

Dilantik Nahkodai MIO NTB, Feryal Mukmin : MIO Hadir Untuk Membantu Membangun NTB

MATARAM, PELITANEWS – Feryal Mukmin Pertama resmi dilantik menahkodai Media Independen Online (MIO) Wilayah Nusa Tenggara Barat, Kamis (8/4). Pelantikan yang digelar di Lombok Plaza...
error: Content is protected !!