Bima, pelitanews – Bupati Kabupaten Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE menerima kunjangan kerja (kunker) Panitia Khusus (pansus) I Dewan Perwakitan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Nusa Tenggara Barat menjaring aspirasi dari para Kelompok Petani Garam bagi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB, Kamis (03/02).
Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin Abdul Rauf ST, MM/Partai Demokrat beserta Sirajudin SH (Komisi I/PPP) dan Abdul Talib (Komisi I/Gerindra) yang berasal dari DAPIL Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu diterima langsung Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE di Ruang Rapat Bupati Bima.
Bupati yang menerima Kunker tersebut didampingi Asisten II Setda Ir. Indra Jaya, Staf Ahli Bupati Iwan Setiawan SE, Kadis Kelautan dan Perikanan Ir. Rendra Farid, Kadis Koperasi dan UMKM Drs. Dahlan, Kabag Kerjasama Setda dan Pejabat terkait Dinas Perindag, Pertanian, Bagian Perekonomian dan Sekretariat DPRD kabupaten Bima.
Pansus secara langsung melakukan dialog dengan 20 kelompok petani garam dari beberapa sentra garam di Kabupaten Bima.
Dalam pengantarnya Ketua Pansus I DPRD NTB Abdul Rauf ST, MM memaparkan Tim yang dipimpinnya menitik beratkan pada pengelolaan garam.
“Mudah-mudahan pertemuan dengan kelompok petani garam bisa mendapatkan masukan dan informasi yang tengah dihadapi para petani. Masukan ini penting sebagai acuan pembahasan rancangan Perda tentang perlindungan petani garam karena ini merupakan problem yang terjadi di kabupaten Bima” paparnya.
Dalam hal penyusunan Perda lanjut Politisi Partai Demokrat ini, Tim sudah melakukan kunjungan ke kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur dan hasil kunjungan tersebut akan dibahas dengan para petani terkait teknologi dan inovasi tata kelola garam yang diterapkan. Pansus juga melihat bahwa kabupaten Bima lebih serius melakukan pengelolaan garam dimana 85 persen garam ada di Bima dan serius soal penganggaran. Disamping itu kehadiran Pansus I juga untuk mendalami masalah yang akan diformulasikan dalam regulasi dari hulu sampai hilir, termasuk didalamnya tata niaga garam yang saat ini sesuai hasil pemetaan kebutuhan mencapai 50 ton per hari.
“Hal ini yang bisa dibahas dan mendapatkan masukan dari para petani garam dan para pemangku kepentingan agar melahirkan Perda yang sesuai kebutuhan masyarakat Bima”. Tandas mantan aktifias mahasiswa Malang ini” lanjutnya.
Sementara itu, Bupati Bima dalam pengantarnya menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian DPRD dan Perangkat Daerah terkait Pemerintah Provinsi NTB yang telah mengagendakan penyerapan aspirasi para petani garam di Bima terkait peningkatan kualitas, distribusi garam dan akses pemasaran.
Kunjungan Pansus I untuk melihat secara langsung kondisi ril di lapangan mengingat Kabupaten Bima merupakan produsen dan memiliki lahan garam terbesar. Dalam beberapa tahun terakhir, ada dukungan Program Garam Rakyat (PUGAR) pada beberapa sentra produksi garam namun masih ada kendala antara lain belum semua petani menggunakan sistem geo isolator padahal upaya ini diharapkan bisa meningkatkan potensi garam dan menembus pasar.
“kita juga patut menghargai pola pengolahan garam secara tradisional yang masih diterapkan di beberapa kecamatan. Kita berharap ada kolaborasi dan sinergi untuk mencari jalan terbaik agar kualitas garam menjadi lebih baik dan pangsa pasar mengalami peningkatan. Karena itulah pada hari ini semua pemangku kepentingan dalam tata kelola garam rakyat seperti kelompok petani garam mencari solusi secara bersama untuk hari ini dan esok sehingga permasalahan yang selama ini dihadapi seperti aspek kualitas dapat ditangani”. Jelas Bupati.
Terkait dukungan pemerintah daerah, akses pemasaran akan terus didorong dan saat ini PD Wawo sebagai badan usaha milik daerah yang menangani tata niaga garam sudah mendapatkan lisensi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mulai memproduksi garam. Masih dalam aspek pemasaran, kita sudah membuka kerjasama dengan tiga daerah yaitu Kota Bima, Dompu dan Sumbawa dan akan diperluas lagi dengan pemerintah Lombok Barat terkait kebutuhan PDAM Lobar.
“Mudah-mudahan upaya ini mendapat dukungan DPRD Provinsi untuk membuka peluang kerjasama antar provinsi” pungkasnya. (np)
