25 C
Mataram
Kamis, April 15, 2021
Indonesia
1,583,182
Total Kasus
Updated on 15/04/2021 00:10
Beranda Headline KPU Wajib Menjalankan Keputusan Bawaslu Secara Tegak Lurus

KPU Wajib Menjalankan Keputusan Bawaslu Secara Tegak Lurus

DOMPU, PELITANEWS – Pasca pembacaan putusan oleh Majelis Musyawarah pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dompu (10/10) beredar banyak informasi dan tafsir yang berkaitan dengan sengketa KPU dan pasangan SUKA, yang men-TMS kan H.Syaifurrahman Salman-Ika Rizky Veryani.

Terkait hal tersebut, dalam Facebook miliknya Salah satu kuasa hukum pasangan SUKA, Kisman Pangeran, SH menulis. keputusan Bawaslu bersifat mengikat.
“Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 57 PERBAWASLU No.2 Tahun 2020 yang berbunyi : Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat MENGIKAT” katanya.

Kisman juga menmbahkan bahwa Frase “MENGIKAT” dalam pasal 57 diatas bermakna ketika putusan dibaca oleh majelis musyawarah maka ketika itu lahir kekuatan mengikat dari putusan tersebut (verbindende kracht). Sehingga Putusan Majelis Musyawarah tersebut memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa (in cassu pemohon, termohon beserta seluruh masyarakat) termasuk obyek yang disengketa.

Muncul pertanyaan, apakah terhadap putusan tersebut, bisa dilakukan upaya hukum banding atau kasasi ?

Kisman juga menjelaskan bahwa kita harus merujuk pada Perbawaslu tentang penyelesaian sengketa Pilkada.
“Pasal 61 ayat (2) PERBAWASLU No.2 Tahun 2020 yang berbunyi : Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atas musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja” jelasnya.

Berdasarkan norma pasal 61 diatas, jelas dan terang putusan majelis musyawarah tidak boleh dilakukan upaya hukum banding ataupun kasasi dimanapun dan dengan alasan apapun.

Diakhir, Kuasa Hukum pasangan Suka ini mempertegas bahwa KPU wajib menjalankan putusan tersebut.
“Hal ini berarti menjadi wajib bagi termohon in cassu KPU KAB.DOMPU untuk menjalankan putusan tersebut secara TEGAK LURUS” tegasnya. (p/np)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER PEKAN INI

Kepala BNPB RI : Penanganan Hutan Gundul di NTB Harus Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat

MATARAM, PELITANEWS - Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Doni Monardo, penanganan bencana banjir akibat alih fungsi hutan di Provinsi NTB memerlukan...

Pemprov NTB Atur Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan Dimasa Pandemi Covid-19

MATARAM, PELITANEWS - Menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 M, di tengah pandemi Covid 19, Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan Surat...

Bupati Dompu Akan Gelar Safari Ramadhan 1442 H

DOMPU, PELITANEWS – Bupati Dompu dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu akan melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan ke semua Kecamatan di Kabupaten Dompu. Hal ini ditegaskan...

Pemda Dompu Jamin Pelayanan Publik Dibulan Ramadhan Berjalan Lancar

DOMPU, PELITANEWS - Dalam rangka menjamin pelayanan publik selama bulan ramadhan tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu mengeluarkan surat edaran, senin (12/4). Surat edaran...
error: Content is protected !!