24 C
Mataram
Minggu, April 11, 2021
Indonesia
1,562,868
Total Kasus
Updated on 11/04/2021 09:03
Beranda Opini Dua Logika (Tak) 'SUKA'

Dua Logika (Tak) ‘SUKA’

Oleh:
ILYAS YASIN
Dosen STKIP Yapis Dompu

Dikabulkannya permohonan paslon SUKA dalam sidang ajudikasi Bawaslu, Sabtu lalu, disambut gembira kuasa hukum, timses dan para pendukungnya. Luapan kegembiraan tidak hanya dengan arak-arakan keliling kota tapi juga dengan melakukan sujud syukur di jalan raya sesaat setelah putusan itu dibacakan.

Sebagai kontestan ketiga, lolosnya SUKA dipastikan akan memberikan keseimbangan demokrasi. Jika ERI-HI dan AKJ-SYAH head to head maka pertarungan akan berlangsung sangat keras dan potensial menimbulkan gesekan. Termasuk kemungkinan politik uang.

Namun di sisi lain keputusan Bawaslu Kabupaten Dompu ini juga menjadi preseden buruk. Sebagai sesama penyelenggara Pemilu/Pilkada keputusan KPU dan Bawaslu seharusnya satu frekwensi. Sulit membayangkan ada dua keputusan yang berbeda pada objek sengketa yang sama. Apalagi kedua lembaga tersebut sama-sama dalam posisi sebagai pelaksana aturan bukan penafsir aturan.

Kabarnya, selain Dompu terdapat empat daerah lainnya yang mengalami kasus yang sama. Yakni paslon yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU tapi kemudian dimentahkan oleh Bawaslu.

Jika ini terus terjadi tentu akan menghilangkan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, di samping potensial menimbulkan chaos. Yang paling berbahaya adalah akan menggerus kepercayaan dan kewibawaan lembaga-lembaga Pemilu/Pilkada. Padahal adanya ‘trust’ adalah basis moral paling penting dari lembaga-lembaga tersebut.

Oleh karena itu partai-partai politik dan pemerintah khususnya, harus segera bertemu untuk mengakhiri kerancuan regulasi seperti ini agar tidak menimbulkan interpretasi ganda. Padahal semua regulasi yang berkaitan dengan Pemilu/Pilkada adalah produk politik, termasuk sudah melalui serangkaian uji publik dan konsultasi dengan pihak terkait.

Jadi, jangan biarkan para penyelenggara Pemilu/ Pilkada jadi korban dari aturan yang tidak dibuatnya sendiri. Mereka tidak boleh menjadi terdakwa dari kesalahan yang tidak dilakukannya.

Sayang sekali, sejauh ini pemerintah maupun DPR—yang notabene wakil partai yang membuat regulasi tidak bersuara. Mereka bungkam dan terkesan cuci tangan atas kasus yang menimpa para penyelenggara Pemilu/Pilkada. Kata kuncinya jelas, segera revisi berbagai regulasi yang mengandung jebakan Batman baik UU Pemilu/Pilkada, PKPU maupun turunannya ke bawah.

Jadi, lolosnya SUKA saya suka tapi mengkambinghitamkan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu/Pilkada saya tak suka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER PEKAN INI

Jelang Hari Jadi ke 206, Pemda Dompu Gelar Dzikir dan Do’a Bersama

DOMPU, PELITANEWS - Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu menjelang Hari Jadi Kabupaten Dompu yang ke 206 menggelar acara Doa dan Dzikir bersama di Musholah pendopo...

Dompu Kirim 6 Pemain Muda Ke Seleksi Timnas Indonesia

DOMPU, PELITANEWS - Dompu mengirim enam pemain untuk mengikuti seleksi Tim Nasional Indonesia yang akan berlangsung di lapangan Yoga Parkanthi, Jimbaran, Bali, Jum’at (9/4). Enam...

Reses Tahap 1 Tahun 2021, Wakil Ketua DPRD Kunjungi Desa Basis

DOMPU, PELITANEWS – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu Muhammad Amin,S.Pd melaksanakan Reses Tahap I tahun 2021 di Desa Bara Kecamatan...

Reses I Tahun 2021, Iskandar PKS Bertekad Wujudkan Harapan Masyarakat

DOMPU, PELITANEWS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Dapil I Kecamatan Dompu, Pajo, dan Hu’u dari Partai Keadilan...
error: Content is protected !!