JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan mempertanyakan proses penyaluran pupuk subsidi kepada petani. Johan menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian pada Senin kemarin (16/01). Rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, menjadi kesempatan yang digunakan oleh Johan untuk membahas berbagai keluhan petani Indonesia terutama di wilayah NTB.
Menyoroti permasalahan pupuk yang hingga saat ini masih tergolong langka untuk sampai ke tangan petani, Politisi asal Sumbawa tersebut menyesalkan sikap pemerintah yang kerap kali tidak jujur tentang data dari kebutuhan pupuk subsidi. Johan meyakini permasalahan pupuk itu tidak langka, melainkan memang kurang karena anggaran subsidi tidak sebanding dengan permintaan petani di lapangan.
“Saya meminta kepada Pak Menteri untuk katakan yang sebenarnya mengenai kondisi pupuk kita. Kalo memang kurang, katakan bahwa pupuk kita kurang. Berikan ketegasan agar masyarakat kami itu paham, sambil yang ada ini kita pantau secara baik.” ungkap Johan di hadapan Menteri Pertanian dan jajarannya tersebut.
Johan menambahkan bahwa sebelumnya permintaan subsidi pupuk berdasar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dalam Rapat Komisi IV DPR RI dengan Kementan adalah sekitar 90 juta ton. Tetapi, yang hanya mampu direalisasikan oleh pemerintah adalah sekitar 25 juta ton.
Dalam kesempatan tersebut, Politisi PKS itu mempertanyakan peran Menteri Pertanian terhadap penentuan harga komoditas pertanian. Ia geram melihat hasil produksi petani yang meningkat tetapi tidak diikuti dengan harga komoditi yang memihak.
“Apakah Pak Menteri tidak punya hitungan? Kami punya ongkos produksi sekian, ini yang dikeluarkan oleh petani, harga yang layak segini. Ada nggak ruang bapak untuk bicara seperti itu? Kalau ada pak, tolong manfaatkan ruang itu untuk membela petani.” Tegas Johan.
Hal ini dilakukan Johan sebagai bentuk komitmennya dalam memperjuangkan petani. “Petani sudah kesulitan pupuk, ditambah dengan harga komoditas yang anjlok, ini adalah masalah serius yang harus sama-sama kita cari solusinya.” Tegas Johan. Ia mengaku akan terus mendesak kementerian untuk mempertimbangkan kepentingan petani kedepan. (*)
