24.8 C
Mataram
Sabtu, Mei 8, 2021
Indonesia
1,709,762
Total Kasus
Updated on 08/05/2021 23:06
Beranda NTB Dompu Bupati Dompu : Ini Upaya Mewujudkan Pemerintah Yang Bebas Korupsi

Bupati Dompu : Ini Upaya Mewujudkan Pemerintah Yang Bebas Korupsi

DOMPU, PELITANEWS – Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (21/4).

Rakor yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Dompu tersebut dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah V-KPK Republik Indonesia, Ismail Hindersah, Ramdhani Ma’ruf dan Fadli, Sekretariat Daerah, Pejabat Eselon II dan Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, dan dilaksanakan dengan mematuhi standar covid-19.

Bupati Kader Jaelani dalam kesempatan ini mengungkapkan bahwa Rakor yang tersebut diadakan untuk memperkuat semangat dalam menjalankan program pemberantasan korupsi.

“Kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi”, ungkap Bupati.

Selanjutnya Bupati melaporkan kepada KPK, ditahun 2020 progres capaian Kabupaten Dompu berada pada zona hijau dengan progres renaksi 76,75%, mengalami penurunan 2,25% dari capaian 2019 dan saat ini berada pada urutan ketujuh Se Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk itu dalam kesempatan yang sama Bupati menekankan bahwa semua penyelenggara pemerintahan harus memiliki komitmen dan bekerjasama dalam upaya mewujudkan pemerintah yang bersih.

Bupati juga mengingatkan jajarannya agar profesional dan berintegritas, karena dengan hal tersebut upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan.

“Untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan komitmen yang tinggi, profesional, dan integritas dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan” tandas Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu, H. Moh. Syai’un, SH.M.Si, mengungkapkan penting terciptanya tatakelo pemerintahan yang baik, karena dapat menghindari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dari segala bentuk pelanggaran.

“Tatakelola pemerintahan yang baik dapat mencegah dari berbagai bentuk penyimpangan”, ungkapnya.”

Sememtara Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Direktorat Wilayah V Nusa Tenggara Barat, Ismail Hindersah, dalam momen ini menyampaikan bahwa kehadirannya dalam rangka menghadirkan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan.

“Perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, optimalisasi PAD dan manajeman aset menjadi titik fokus yang harus diperhatikan Pemda” Jelasnya. (np)

 6 total views,  1 views today

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER PEKAN INI

Bupati Dompu Keluarkan Surat Edaran Panduan Idul Fitri 2021

DOMPU, PELITANEWS – Bupati Dompu Kader Jaelani mengeluarkan Surat Edaran (SE)  dengan Nomor 451.1.41/Kesra/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi...

Pastikan Semua Disiplin Patuhi Prokes, Gubernur NTB Kunjungi Pos Pengamanan Lebaran

MATARAM, PELITANEWS - Memastikan NTB dalam keadaan aman, tidak ada kerumunan berlebih, kemacetan dan kriminalitas, Gubernur DR Zulkieflimansyah didampingi Forkopimda mengunjungi pos pengamanan Idul...

Bupati Terbitkan Surat Edaran Larangan Mercon dan Kembang Api, Polsek Kediri Antisipasi Perang Mercon

KEDIRI, PELITANEWS - Polsek Kediri Polres Lombok Barat Polda NTB, segera mengambil langkah antisipasi tradisi maleman ke 27 Ramadhan atau perayaan perang mercon. Kapolsek Kediri...

Cipta Harkamtibmas jelang Hari raya Idul Fitri 1442 H, Polsek Khayangan himbau warga akan tindak tegas balap liar

LOMBOK UTARA, PELITANEWS - Pawas bersama anggota jaga Polsek Khayangan Polres Lotara melaksanakan Patroli Lumpia Antisipasi balap liar dan cek objek vital antisipasi 3C...
error: Content is protected !!