24 C
Mataram
Senin, April 12, 2021
Indonesia
1,566,995
Total Kasus
Updated on 12/04/2021 04:34
Beranda NTB Buka Diklat Pembentukan Fasilitator KIP, Kadis Kominfo NTB Sebut Pejabat dan ASN...

Buka Diklat Pembentukan Fasilitator KIP, Kadis Kominfo NTB Sebut Pejabat dan ASN Harus Melayani Kebutuhan Informasi Masyarakat

MATARAM, PELITANEWS – Keterbukaan informasi di era transformasi digital sangat diperlukan bagi badan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena hal itu merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Sehingga peran pejabat publik ataupun ASN sangat penting, dalam mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi tentang program unggulan dan strategis yang dimiliki pemerintah daerah, agar tidak membias dan dapat menjadi konsumsi publik.

“Di era digital Teknologi Informasi (IT) yang begitu pesat, bila informasi tidak dapat dikelola, dikomunikasikan dengan baik serta tidak dapat diklarifikasi dan pelurusan informasi, maka akan beredar liar, sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah opini publik,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfo) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH., mewakili Sekda Provinsi NTB, saat Membuka Diklat Pembentukan Fasilitator Keterbukaan Informasi Publik, Senin, (1/03/2021) di Aula Wisma Tambora BPSDM Provinsi NTB.

Oleh sebab itu, menurut mantan Kabag Humas Kabupaten Bima ini, bahwa setiap jabatan Kepala OPD atau pejabat publik melekat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Untuk itu, pembinaan atau diklat dasar ASN dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai humas dirinya dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat sangat penting dan diperlukan.

Mengingat esensi UU KIP No. 14, fungsi kehumasan melekat pada diri ASN dan pejabat publik. Kalau pejabat publik ini memiliki wawasan yang luas dan punya tanggungjawab, untuk menjadi PPID. Inilah letak keterbukaan publik.

Diakuinya, memang untuk membenahi ini, banyak hal yang harus dilakukan pelurusan dalam pemahaman tentang tugas dan fungsi dalam keterbukaan informasi publik. Agar tidak timbul informasi yang sesat di tengah masyarakat.

“Sinergi dan kolaborasi antar badan publik, ini penting dan harus terus dijaga,” tegasnya.

Kemudian, Mantan Irbansus pada Inspektorat Provinsi NTB juga menyinggung cara menyajikan informasi yang tepat dan menyentuh pada pesan utama yang perlu diketahui publik. Seringkali badan publik menyampaikan informasi yang tidak menyentuh substansi informasi. Ketrampilan untuk mengkomunikasikan inilah yang harus dilatih kepada ASN dan badan publik. Baik itu pada setiap pelatihan, diklat serta bimbingan teknis.

Dari hasil monitoring dan evaluasi (KI) terhadap badan publik OPD di NTB, dikatakan Gede, ada beberapa OPD yang sangat strategis, tapi informasi publiknya tidak berisi. Padahal ada program-program yang mendasar untuk kepentingan publik.

Lebih jauh dijelaskan pula, bahwa Informasi di era ini sudah menjadi kebutuhan dasar. Karena dengan informasi semua orang bisa berbuat dan melakukan apa saja. Misalnya, seperti investasi, tanpa didukung informasi dan data yang valid maka akan menimbulkan mismanajemen dalam pengelolaan investasi. Oleh karena itu, dalam UU no. 14 tentang keterbukaan publik dikatakan bahwa informasi adalah hak publik. Maka dari itu, sebagus apapun program OPD bila cara mengkomunikasikannya salah, program tersebut tidak akan mampu memenuhi target yang maksimal dan mendapat dukungan publik.

“Kita memiliki 68 program unggulan, tapi yang terdengar cuma beberapa program saja,” ucapnya.

Tata kelola dan komunikasi harus dapat mengakomodir keinginan publik. Maka pengelolaan media publikasi seperti memanfaatkan platform digital untuk informasi dan berbagai program seperti website atau media sosial di era transformasi digital, peran badan publik harus memiliki inovasi dan kreatifitas dalam mengelola komunikasi publik.

“Jadi, perkembangan informasi di satu sisi dapat memberikan manfaat dan mendobrak dan mempercepat kemudaratan, tapi juga disisi lain dapat menjadi bumerang yang memperlambat pembangunan,” tutup Kadis Kominfotik sekaligus Kepala PPID Utama.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi menjelaskan, bahwa BPSDMD memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang unsur pendidikan dan pelatihan di lingkup internal OPD dan lingkup Pemprov NTB.

Sehingga, BPSDMD sangat mengharapkan berkontribusi mengembangkan sumber daya ASN yang ada sejak dini agar dapat memahami UU KIP dan peraturan pelaksanaannya melalui pendidikan dan pelatihan kepada ASN terkait KIP.

“ASN harus mampu memahami tugas PPID maupun kehumasan, berangkat dari itulah inisiasi pelatihan yang berlangsung 5 hari ini,” kata Wedha Magma Ardhi.

Namun, dijelaskan pula pengembangan SDM ASN perlu dilakukan lebih dulu peningkatan kapasitas Widyaiswara yang keberadaannya di BPSDMD memang bertugas mendidik dan melatih para ASN.

Peningkatan kapasitas Widyaiswara ini penting dilakukan, karena yang menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter ASN yang baik, transparan, berintegritas dan akuntabel. Kegiatan ini akan diselenggarakan dalam bentuk Diklat Standarisasi PPID Bagi Widyaiswara.

Pelatihan ini akan menjadi agenda strategis yang akan menguatkan peran Widyaiswara untuk ikut menjadi bagian penting implementasi KIP NTB di level badan publik.

“Hal ini juga diharapkan berkontribusi pada terselenggaranya pemerintahan yang baik di Provinsi NTB,” tutupnya.

Diklat Pembentukan Fasilitator Keterbukaan Informasi Publik dilingkup Widyaiswara diikuti oleh 29 peserta, selama 5 hari. Pemateri dalam bimtek ini, akan diisi oleh Kepala PPID utama, anggota Komisioner Komisi Informasi (KI), anggota PPID Utama dan beberapa wartawan senior di NTB. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER PEKAN INI

Banjir Sudah Menelan Biaya Rp.57 Milyar, Gubernur Ajak Masyarakat NTB Membangun Kesadaran Menjaga Kelestarian Hutan

MATARAM, PELITANEWS – Sejak banjir di Kota Bima tahun 2016 lalu BPNB Untuk Kota dan Kabupaen Bima telah mengeluarkan biaya tidak kurang 57 Milyar....

Pastikan Lingkungan Pasar Wajib Masker, Polsek Pujut Tak Henti Bagikan Masker

Lombok Tengah, PELITANEWS - Dalam rangka memastikan lingkungan pasar menjadi kawasan wajib masker, personel Polsek Pujut, Polres Lombok Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat tidak...

Relawan Sahabat Odi Kolaborasi dengan Rumah Zakat serta RKP NTB bagi Paket Pendidikan, Dan Pendampingan Anak Korban Banjir Bima

BIMA, PELITANEWS - Kesatua Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) NTB , Rumah KAMMI Peduli NTB, Relawan Sahabat ODI, Rumah Zakat, Rumah KAMMI Peduli Sumbawa dan...

Jelang Hari Jadi ke 206, Pemda Dompu Gelar Dzikir dan Do’a Bersama

DOMPU, PELITANEWS - Pemerintah Daerah (Pemda) Dompu menjelang Hari Jadi Kabupaten Dompu yang ke 206 menggelar acara Doa dan Dzikir bersama di Musholah pendopo...
error: Content is protected !!