32 C
Mataram
Rabu, April 14, 2021
Indonesia
1,577,526
Total Kasus
Updated on 14/04/2021 14:17
Beranda Opini Bersatu Melawan Politik Piti Untuk “Nggahi Rawi Pahu” yang Lebih Baik

Bersatu Melawan Politik Piti Untuk “Nggahi Rawi Pahu” yang Lebih Baik

Oleh :
Ardi Firdiansyah
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang

Politik Piti atau politik uang merupakan suatu masalah yang sering kita jumpai pada saat penyelengaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sampai pada level Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Seakan-akan fenomena tersebut sudah menjadi bumbu dalam rangkaian pesta demokrasi di Indonesia, jika hal ini tidak kita cegah mulai dari sekarang maka jangan heran kualitas pemimpin yang dilahirakan bisa dibawah standar. Secara sederhana Politik piti merupakan langkah yang paling ampuh untuk para calon pemimpin meraih dukungan dari masyarakat, namun cara tersebut merupakan yang paling buruk dalam meraih kekuasaan. Seperti yang kita ketahui bersama Kabupaten Dompu termasuk salah satu daerah yang akan meyelenggarakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 nanti.

Setelah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupatan Dompu Calon Bupati dan wakil Bupati Dompu yang akan berlaga dalam merebutkan kursi nomor satu di daerah “Bumi Nggahi Rawi Pahu” diikuti oleh dua kandidat yaitu Umi Eri dan H.Ichtiar mendapat nomor urut satu, Abdul Kajer Jaelani (AKJ) dan H. Syahrul Parsan ST.MT nomor urut dua. Sementara untuk pasangan H. Saiful dan Ika Rizky masih melakukan gugatan di Bawaslu atas Keputusan KPU Dompu yang menyatakan mereka Tidak Memenuhi Syarat (TSM).

Walaupun pemelihan bupati dan wakil bupati Dompu masih beberapa bulan lagi nampaknya perang antara pendukung di media sosial semakin masif, media sosial seperti facebook sangat rame memperbincangkan  calon yang akan mengikuti kontestasi pilkada nanti, para calon dan para tim suksesnya terus melakukan sosialisasi untuk meraih simpatisan dan dukungan dari masyrakat. Perlu disadari bahwa sangat sedikit yang menyuarakan bahaya dari  Politik piti bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia dan terkhusus di daerah kita baik itu dari pasangan calon maupun dari tim sukses atau pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu. Sudah banyak bukti para kepala daerah tersandung kasus korupsi, kejadian tersebut sebenarnya tidak terlepas dari biaya politik yang mahal pada saat rangkaian pilkada.

Hampir setiap penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Dompu fenomena politik piti selalu saja terulang, namun para oknum pelaku politik piti tidak bisa ditindak secara tegas oleh KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu. Hal tersebut sejalan dengan ucapan Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, beliau mengatakan bahwa “regulasi mengenai larangan politik uang dari segi hukum masih terdapat celah dan masih sangat lemah dalam segi menindak para pelaku”. Pernyataan tersebut bisa kita maknai bahwa dalam Pilkada serentak nanti perlu ada kerja sama semua pihak, baik itu masyarakat, partai politik dan para calon kepala daerah.

Jika masyarakat Dompu ingin mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan bisa membawa perubahan yang baik, maka layak bagi kita untuk menolak politik piti. Namun hal tersebut tidaklah muda dilakukan, tetapi jika semua pihak bersatu melawan politik piti maka cita-cita besar kita untuk mendapatkan pemimpin “Bumi Nggahi Rawi Pahu” yang berkualitas akan mudah terwujud, walaupun banyak kalangan mengatakan bahwa politik piti di Dompu akan terulang bahkan semakin meningkat nominalnya, kita sebagai pemilih yang cerdas dan yang sadar akan bahaya politik piti terus berjuang menyuarakan bahaya politik piti melalui media sosial dan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu penulis mengajak kepada seluruh lapisan masyrakat Dompu, mulai dari parpol, tim sukses hingga bakal pasangan calon untuk terus melakukan sosialisasi bahaya politik piti sehingga pada saat pelaksanaan pemilihan tanggal 9 Desember nanti bisa melahirkan pemimpin yang bisa membawa “ Bumi Nggahi Rawi Pahu” menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas demokrasi lokal dan nasional. Harapannya tulisan ini mampu kita wujudkan secara bersama mengingat hal ini tidak hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu semata melainkan tanggung jawab kita semua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER PEKAN INI

Bupati Dompu Akan Gelar Safari Ramadhan 1442 H

DOMPU, PELITANEWS – Bupati Dompu dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu akan melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan ke semua Kecamatan di Kabupaten Dompu. Hal ini ditegaskan...

Pemda Dompu Jamin Pelayanan Publik Dibulan Ramadhan Berjalan Lancar

DOMPU, PELITANEWS - Dalam rangka menjamin pelayanan publik selama bulan ramadhan tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu mengeluarkan surat edaran, senin (12/4). Surat edaran...

Pasar Ramadhan Esot Resmi Dibuka

LOMBOK TENGAH, PELITANEWS - Pasar Ramadhan Esot 2021 yang diselenggarakan oleh Remaja Masjid Nurul Yaqin Esot, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah secara resmi...

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1442 H/2021

DOMPU, PELITANEWS - Umat Muslim mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan perdana hari ini, Selasa (13/4). Penting untuk memperhatikan jadwal imsak dan Subuh agar puasa...
error: Content is protected !!