27 C
Mataram
Sabtu, April 10, 2021
Indonesia
1,562,868
Total Kasus
Updated on 10/04/2021 21:05
Beranda Uncategorized Atas Desakan Massa, Seluruh Anggota DPRD Tolak Omnibus Law

Atas Desakan Massa, Seluruh Anggota DPRD Tolak Omnibus Law

DOMPU, PELITANEWS – Demonstrasi menolak Omnibus Law yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Masyarakat Dompu (KMD) akhirnya menuai hasil. Atas desakan aksi yang digelar tadi pagi (12/10) 30 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu akhirnya menandatangani petisi penolakan Omnibus Law.

Penolakkan terhadap undang-undang cipta kerja itu dinyatakan oleh anggota DPRD dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pimpinan DPRD dan 29 anggota lain.

“Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Kesatuan Masyarakat Dompu (KMD) yang merupakan gabungan dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Se-Kabupaten Dompu pada tanggal 8 dan 12 Oktober 2020 pad Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu sebagai penyalur aspirasi rakyat maka DPRD Kabupaten Dompu bersepakat menolak undang-undang Omnibus Law yang disahkan oleh pemerintah pusat” begitu petikan surat yang melampirkan tanda-tangan semua anggota DPRD Dompu tersebut.

Andi, Humas KMD kepada wartawan ini mengatakan bahwa petisi penolakkan Omnibus Law yang disampaikan oleh gabungan OKP tersebut telah diterima oleh anggota DPRD.

“Petisi kami sudah diterima oleh teman-teman DPRD Dompu, dengan dibumbuhi tanda tangan 30 anggota DPRD bersama-sama menolak undang-undang Cipta Kerja” Jelasnya.

Pada saat menerima petisi yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa, Ketua DPRD Andi Bahtiar,S.Par menyampaikan semoga petisi ini menjadi referensi bagi pemerintah untuk melakukan yudisial review terhadap undang-undang cipta kerja tersebut.

“semoga dengan surat ini menjadi referensi pemerintah untuk mengevaluasi atau merevisi bahwa ini dijadikan landasan bagi petinggi-petinggi kita di Jakarta untuk melakukan gugatan dan yudisial review terhadap undang-undang ini”. Kata Andi.

Anggota DPRD dari Partai Nasdem ini berharap petisi tersebut menjadi pertanda baik agar undang-undang Omnibus Law dapat dibatalkan.

“Karena penolakkan ini tidak hanya kita di Dompu, tetapi masif di seluruh Indonesia” Tegasnya.

Serah terima surat penolakkan yang disampaikan mahasiswa kepada DPRD dilaksanakan di kantor pos Kab.Dompu, sekaligus mengirimkan surat tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo.

Ajhun Tri Haden, salah satu korlap aksi demo tadi ketika dikonfirmasi media ini membenarkan bahwa petisi sudah dikirim oleh massa aksi bersama-sama DPRD di kantor pos Dompu.

“Kami berharap tuntutan tersebut diterima oleh Presiden RI Joko Widodo” tuturnya.(np)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

BERITA POPULER PEKAN INI

Reses Tahap 1 Tahun 2021, Wakil Ketua DPRD Kunjungi Desa Basis

DOMPU, PELITANEWS – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu Muhammad Amin,S.Pd melaksanakan Reses Tahap I tahun 2021 di Desa Bara Kecamatan...

Reses I Tahun 2021, Iskandar PKS Bertekad Wujudkan Harapan Masyarakat

DOMPU, PELITANEWS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Dapil I Kecamatan Dompu, Pajo, dan Hu’u dari Partai Keadilan...

Dorna Sport Inspeksi Kesiapan Gelaran MotoGP di NTB

LOMBOK TENGAH, PELITANEWS - Dorna Sports inspeksi sirkuit MotoGP Mandalika, Lombok Tengah-NTB, Rabu (7/4) Kedatangan Dorna Sports ke Lombok sekaligus untuk melihat langsung progres...

Dilantik Nahkodai MIO NTB, Feryal Mukmin : MIO Hadir Untuk Membantu Membangun NTB

MATARAM, PELITANEWS – Feryal Mukmin Pertama resmi dilantik menahkodai Media Independen Online (MIO) Wilayah Nusa Tenggara Barat, Kamis (8/4). Pelantikan yang digelar di Lombok Plaza...
error: Content is protected !!